Penghapusan kawasan 3 in 1 Sindonews – Kebijakan baru yang
rencananya diterapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait
dengan pengendalian lalu lintas baru-baru ini masih terus memantik kontroversi.
Kebijakan baru yang dimaksud tersebut tak lain dan tak bukan adalah penghapusan
kawasan 3 in 1.
Alasan yang ditengarai menjadi
pendorong Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa
Ahok dalam mengeluarkan kebijakan tersebut adalah adanya eksploitasi anak
sebagai joki 3 in 1. Memang, adanya joki 3 in 1 ini merupakan salah satu
masalah sosial yang muncul setelah diterapkannya aturan 3 in 1.
Gubernur Ahok berharap, perihal
penghapusan 3 in 1 ini selain bisa mengurangi dampak negatif di sektor sosial
tersebut juga merupakan salah satu bagian dari masa transisi sebelum
pemberlakukan Electronic Road Pricing (ERP). Dengan adanya sistem jalan berbayar
ini, maka pemilik kendaraan pribadi akan didorong untuk lebih memilih
menggunakan alat transportasi umum.
Berita munculnya kebijakan
penghapusan kawasan 3 in 1 ini beberapa waktu yang lalu langsung memantik
reaksi dari banyak kalangan, mulai dari pihak kepolisian hingga para pengamat
transportasi. Banyak yang berpendapat bahwa kebijakan tersebut belum perlu
untuk diterapkan dan bukanlah solusi pada masalah yang ada.
Namun, penghapusan kawasan 3 in 1 Sindonews yang diujicobakan ini ternyata
menimbulkan masalah baru, terutama di kawasan jalan layang Semanggi. Kebijakan
dihapusnya aturan 3 in 1 membuat jalan layang Semanggi tersebut bertolak
belakang dengan pengendalian transportasi makro.
Hal itu diungkapkan oleh pengamat
transportasi dari Universitas Tarumanegara, Leksmono Suryo Putranto. Menurut
Leksmono, dihapusnya sistem 3 in 1 itu sebaiknya mendapatkan upaya pengganti
yang lebih baik. Leksmono yang juga Ketua Penelitian dan Pengembangan Dewan
Transportasi Kota Jakarta (Litban DTKJ) ini meminta agar Gubernur Ahok mengkaji
lagi kebijakan tersebut.
Karena penghapusan kawasan 3 in 1
ini justru malah mempersulit proses pemberlakukan aturan ERP nantinya. Diharapkan,
Gubernur Ahok memiliki solusi yang lebih baik untuk mengatasi baik masalah
akibat adanya sistem 3 in 1 maupun penerapan ERP ke depannya.
Masalah transportasi memang sudah
sejak lama menghantui kawasan ibukota Jakarta. Sudah berbagai macam cara dicoba
demi mengurangi tingkat kemacetan yang begitu tinggi. Ingin tahu komentar
pengamat lalu lintas akan masalah ERP dan penghapusan kawasan 3 in 1? Baca di penghapusan kawasan 3 in 1 Sindonews!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar